Sejumlah Wilayah di Jawa Dilanda Karhutla, Belasan Hektare Lahan Hangus Terbakar

Sejumlah Wilayah di Jawa Dilanda Karhutla, Belasan Hektare Lahan Hangus Terbakar

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini menjadi ancaman serius di Pulau Jawa seiring dengan datangnya musim kemarau yang memicu kekeringan ekstrem. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat total 11,4 hektare lahan telah hangus dilalap si jago merah dalam rentang waktu singkat di beberapa wilayah. Fenomena ini tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem hutan, tetapi juga memicu kekhawatiran akan kualitas udara dan potensi kerugian ekonomi bagi masyarakat sekitar yang bergantung pada sektor pertanian.

Peristiwa pertama yang tercatat terjadi di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada Sabtu (25/7/2026) dini hari, sekitar pukul 01.30 WIB, api mulai terlihat berkobar di kawasan hutan milik Perhutani. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan bahwa upaya pemadaman di lokasi ini menghadapi tantangan yang sangat berat. Medan yang curam, ditambah dengan posisi titik api yang berada di ketinggian perbukitan yang sulit dijangkau oleh kendaraan pemadam kebakaran maupun personel darat, membuat api sempat sulit dikendalikan.

Kondisi geografis yang ekstrem di Probolinggo memaksa petugas untuk bekerja ekstra keras dengan metode manual. Namun, tantangan tidak berhenti pada medan yang sulit. Pada Senin (27/7/2026), tim di lapangan melaporkan bahwa titik api kembali muncul di area yang sama. Hal ini disebabkan oleh hembusan angin kencang yang membawa bara api ke titik-titik baru, sehingga material yang mudah terbakar seperti rumput, daun kering, dan serasah hutan kembali tersulut. Fenomena "api merambat" ini menjadi karakteristik umum karhutla saat musim kemarau, di mana akumulasi bahan organik kering di lantai hutan menjadi bahan bakar utama yang mempercepat penyebaran api.

Tidak hanya di Jawa Timur, api juga merambah ke wilayah Jawa Tengah. Pada Minggu (26/7/2026), sebuah insiden karhutla melanda Kabupaten Blora. Si jago merah dilaporkan melalap satu hektare lahan tebu yang berlokasi di Desa Jepangrego. Lahan tebu, yang memiliki karakteristik tanaman dengan daun kering yang mudah terbakar, membuat api cepat menjalar. Kebakaran di sektor pertanian seperti ini sangat merugikan petani, mengingat tebu merupakan komoditas penting di wilayah tersebut. Meskipun skalanya lebih kecil dibanding kejadian di Probolinggo, namun ancaman kebakaran di lahan pertanian seperti ini seringkali dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar yang tidak terkendali.

Peningkatan frekuensi karhutla di Pulau Jawa saat ini dipengaruhi oleh fenomena cuaca yang lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. BMKG sebelumnya telah memberikan peringatan mengenai potensi puncak kemarau yang disertai dengan fenomena angin kencang yang dapat memperluas jangkauan api. Kekeringan hidrometeorologis ini membuat vegetasi kehilangan kadar airnya, sehingga menjadi sangat rentan terhadap percikan api, sekecil apa pun sumbernya.

Dalam upaya memitigasi dampak yang lebih luas, BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Strategi yang diterapkan mencakup pemantauan titik panas (hotspot) melalui citra satelit secara real-time, patroli darat secara rutin di kawasan hutan yang rawan, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau pembersihan lahan dengan cara dibakar.

Kasus di Probolinggo dan Blora menjadi pengingat bahwa wilayah hutan di Jawa, yang sebagian besar merupakan kawasan penyangga ekosistem, sangat rapuh terhadap gangguan api. Dampak dari karhutla ini tidak hanya terbatas pada hilangnya luasan hutan, tetapi juga hilangnya biodiversitas lokal dan potensi terjadinya erosi atau tanah longsor di masa depan akibat hilangnya vegetasi penutup tanah. Selain itu, asap yang dihasilkan dari kebakaran ini berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia yang berisiko mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Merespons kondisi ini, BNPB menekankan pentingnya kolaborasi antara pihak pengelola hutan seperti Perhutani dengan pemerintah desa. Masyarakat diimbau untuk segera melapor kepada pihak berwenang jika menemukan kepulan asap atau titik api di kawasan hutan sebelum api membesar dan sulit dikendalikan. Penanganan dini adalah kunci dalam memutus mata rantai penyebaran api di lahan yang kering.

Pemerintah juga mulai mempertimbangkan penggunaan teknologi modifikasi cuaca (TMC) jika intensitas karhutla terus meningkat di wilayah Jawa. Meskipun saat ini fokus utama masih pada pemadaman darat, penggunaan TMC dapat membantu menurunkan hujan buatan di area yang mengalami kekeringan ekstrem guna membasahi lantai hutan dan mengurangi potensi titik api baru.

Ke depannya, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan secara sengaja juga akan diperketat. Seringkali, kebakaran terjadi akibat kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau membakar sampah tanpa pengawasan. Edukasi mengenai bahaya karhutla bagi ekosistem dan ekonomi harus terus digaungkan agar masyarakat memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian hutan.

Dengan luas total lahan yang terbakar mencapai 11,4 hektare, pemerintah daerah diharapkan dapat segera melakukan evaluasi terhadap sistem peringatan dini kebakaran hutan di tingkat tapak. Pemetaan wilayah rawan kebakaran di Pulau Jawa harus diperbarui secara berkala, dengan mempertimbangkan variabel kelembapan udara, kecepatan angin, dan tingkat kekeringan vegetasi.

Seluruh elemen masyarakat diharapkan untuk tidak lengah. Musim kemarau yang masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan menuntut kewaspadaan tinggi. Dengan kerja sama antara pemerintah, relawan, dan warga lokal, diharapkan penyebaran karhutla di Jawa dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga kerugian yang lebih besar dapat dihindari demi menjaga keberlangsungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Pengawasan yang ketat di kawasan hutan lindung dan hutan produksi harus menjadi prioritas utama agar kejadian serupa di Probolinggo dan Blora tidak terulang kembali di wilayah lain.