Febrie Adriansyah ajukan praperadilan ke PN Jaksel pada Rabu siang

Febrie Adriansyah ajukan praperadilan ke PN Jaksel pada Rabu siang

Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, resmi mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Rabu siang. Langkah hukum ini diambil untuk menguji validitas penetapan status tersangka terhadap Febrie yang dilakukan oleh dua institusi penegak hukum besar di Indonesia, yakni Kejaksaan Agung dan Polri, terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta tindak pidana korupsi.

Febri Diansyah, selaku kuasa hukum Febrie Adriansyah, menyatakan bahwa pendaftaran gugatan ini dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Jakarta Selatan pada pukul 13.00 WIB. Menurut Febri, pengajuan praperadilan merupakan mekanisme konstitusional yang sah bagi setiap warga negara untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai koridor perundang-undangan, tanpa ada pelanggaran hak asasi manusia maupun prosedur yang cacat formil.

"Siang ini, rencana akan kami daftarkan praperadilan. Kami ingin menekankan bahwa langkah ini bukan merupakan upaya untuk menghindari proses hukum, melainkan upaya untuk menjernihkan dan menguji aspek formil dari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung maupun Polri," ujar Febri Diansyah kepada awak media di Jakarta.

Ia menambahkan bahwa praperadilan perlu ditempatkan sebagai ruang kontrol bagi masyarakat dan pihak yang berperkara untuk memastikan bahwa penyidik bekerja dengan penuh kehati-hatian. Dalam pandangan tim kuasa hukum, ada beberapa prosedur yang perlu diuji kembali, terutama terkait dengan aspek penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, hingga upaya paksa penahanan yang dinilai perlu mendapatkan koreksi dari hakim praperadilan.

Dalam dokumen gugatan yang didaftarkan, tim kuasa hukum mengajukan dua permohonan praperadilan secara terpisah. Pemisahan ini dilakukan karena objek perkara, tindakan penyidikan, serta institusi yang melakukan tindakan tersebut memiliki perbedaan basis hukum dan kewenangan.

Permohonan pertama ditujukan untuk menguji tindakan Kejaksaan Agung. Fokus utama dari permohonan ini adalah terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Febrie Adriansyah atas dugaan TPPU, serta upaya paksa penahanan yang telah dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Pihak kuasa hukum mempertanyakan dasar-dasar bukti permulaan yang digunakan penyidik dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Sementara itu, permohonan kedua difokuskan pada tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polri, dalam hal ini oleh Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Objek yang diuji dalam permohonan ini mencakup penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, serta prosedur penggeledahan dan penyitaan yang dianggap perlu dilakukan verifikasi ulang di persidangan.

Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah memang menjadi perhatian publik karena melibatkan sosok yang sebelumnya memiliki jabatan strategis di Kejaksaan Agung. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan Febrie dan seorang pihak swasta bernama Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU. Di sisi lain, Polri juga telah menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU terkait penanganan perkara PT Asabri untuk periode 2020-2024, di mana Don Ritto, seorang pihak swasta, juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Menanggapi langkah hukum yang diambil oleh pihak Febrie, pihak Kejaksaan Agung dan Kortastipidkor Polri menyatakan kesiapannya untuk menghadapi gugatan tersebut di pengadilan. Sebagai institusi penegak hukum, mereka menegaskan bahwa setiap tindakan penyidikan yang dilakukan telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan prosedur yang berlaku. Kejaksaan Agung melalui perwakilannya menyatakan akan menyiapkan argumen hukum dan bukti pendukung untuk mempertahankan penetapan tersangka tersebut di hadapan hakim praperadilan nanti.

Kesiapan yang sama juga ditunjukkan oleh pihak Polri. Kortastipidkor Polri menegaskan bahwa mereka menghormati hak hukum Febrie untuk melakukan praperadilan, dan hal ini justru menjadi kesempatan bagi kepolisian untuk membuktikan bahwa penyidikan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Di sisi lain, dinamika kasus ini semakin kompleks dengan adanya keputusan Jaksa Agung yang telah memberhentikan sementara Febrie Adriansyah dari status jaksa. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen internal kejaksaan dalam menjaga integritas dan netralitas institusi selama proses hukum berlangsung. Pemberhentian sementara ini juga memastikan bahwa Febrie dapat fokus menjalani proses hukum tanpa terikat dengan jabatan kedinasan yang diembannya.

Pengamat hukum menilai bahwa fenomena praperadilan dalam kasus-kasus besar seperti ini adalah hal yang wajar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Praperadilan berfungsi sebagai rem bagi penyidik agar tidak bertindak sewenang-wenang. Jika hakim praperadilan nantinya memutuskan bahwa penetapan tersangka tidak sah, maka penyidik harus menghentikan penyidikan atau melakukan penyidikan ulang dengan memenuhi syarat-syarat yang kurang. Namun, jika gugatan ditolak, maka proses penyidikan akan berlanjut ke tahap penuntutan.

Publik kini menanti bagaimana hakim tunggal di PN Jakarta Selatan akan memutus perkara ini. Proses persidangan praperadilan biasanya berjalan cukup cepat, dengan jadwal yang ketat sesuai dengan ketentuan undang-undang, yakni paling lama tujuh hari setelah permohonan terdaftar.

Febri Diansyah kembali menegaskan bahwa timnya akan bekerja secara profesional. "Kami akan siapkan bukti-bukti, keterangan saksi, dan ahli yang relevan untuk mendukung argumen kami di persidangan. Kami berharap proses ini berjalan transparan dan objektif demi keadilan bagi semua pihak," pungkasnya.

Kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas penegakan hukum di Indonesia, mengingat baik pihak yang digugat maupun pihak yang menggugat merupakan bagian dari sistem peradilan itu sendiri. Masyarakat diharapkan tetap memantau jalannya proses ini dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Dengan didaftarkannya gugatan ini, babak baru perjuangan Febrie Adriansyah di meja hijau resmi dimulai. Apakah praperadilan ini akan mengabulkan permohonan pemohon atau justru memperkuat posisi penyidik? Hanya waktu dan keputusan hakim di PN Jakarta Selatan yang akan menjawabnya dalam beberapa pekan ke depan. Seluruh mata publik kini tertuju pada gedung pengadilan di Jalan Harsono RM tersebut, menanti keadilan ditegakkan secara adil dan imparsial sesuai dengan semangat supremasi hukum di Indonesia.