Menaker Targetkan RUU Ketenagakerjaan Rampung Oktober 2026, Pastikan Sejumlah Aspek Masuk.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen pemerintah untuk merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan dan menjadikannya sebagai payung hukum yang definitif paling lambat pada Oktober 2026. Target ambisius ini ditetapkan sebagai respons atas dinamika pasar kerja nasional yang menuntut fleksibilitas sekaligus perlindungan pekerja yang lebih komprehensif. Dalam prosesnya, pemerintah melalui lintas kementerian kini tengah mengebut penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) guna memastikan bahwa setiap pasal yang tertuang dalam draf RUU tersebut selaras dengan kondisi riil di lapangan serta aspirasi para pemangku kepentingan, baik dari sisi pengusaha maupun serikat pekerja.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (14/9/2026), Menaker Yassierli memaparkan bahwa fase saat ini merupakan tahap krusial di mana pemerintah telah melakukan kajian mendalam selama 10 hari terakhir. Kajian ini melibatkan tim lintas sektoral yang terdiri dari tujuh menteri untuk membedah RUU tersebut pasal demi pasal. Keterlibatan tujuh kementerian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan dengan sektor-sektor terkait, seperti ekonomi, industri, dan pendidikan, agar tercipta ekosistem yang tidak tumpang tindih.
Penyusunan DIM menjadi tahapan paling vital sebelum RUU tersebut masuk ke dalam fase pembahasan yang lebih intensif bersama DPR. Pemerintah berkomitmen agar RUU Ketenagakerjaan ini tidak hanya menjadi sekadar revisi aturan lama, melainkan transformasi regulasi yang mampu menjawab tantangan disrupsi teknologi, otomasi, dan perubahan pola kerja global seperti gig economy yang kini semakin menjamur di Indonesia.
Menurut Yassierli, RUU Ketenagakerjaan ini telah dirancang untuk mencakup ekosistem ketenagakerjaan secara menyeluruh. Ruang lingkupnya sangat luas, dimulai dari perencanaan tenaga kerja yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan industri, proses rekrutmen yang transparan, pengembangan kompetensi melalui pelatihan vokasi yang relevan, hingga aspek perlindungan sosial dan pengawasan ketenagakerjaan yang lebih efektif. Fokus utama dari regulasi baru ini adalah menyeimbangkan antara iklim investasi yang kondusif bagi pemberi kerja dengan jaminan kesejahteraan yang layak bagi pekerja.
Transformasi ini sangat krusial mengingat tantangan bonus demografi yang tengah dihadapi Indonesia. Pemerintah sadar bahwa regulasi yang kaku akan menghambat pertumbuhan ekonomi, namun regulasi yang terlalu longgar akan merugikan tenaga kerja. Oleh karena itu, Yassierli menekankan bahwa aspek perlindungan hak-hak dasar pekerja, seperti upah yang layak, kepastian status kerja, dan perlindungan saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), akan tetap menjadi pilar utama dalam draf RUU ini.
Selain itu, integrasi teknologi dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan juga menjadi poin yang tengah dimatangkan. Pemerintah berencana memperkuat peran pengawas ketenagakerjaan dengan dukungan sistem digital agar pemantauan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang dapat dilakukan secara real-time. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir perselisihan industrial yang sering kali muncul akibat perbedaan interpretasi aturan di lapangan.
Dalam proses penyusunan DIM, pemerintah juga membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Yassierli menyebutkan bahwa masukan dari akademisi, praktisi hukum, serta perwakilan serikat buruh akan diakomodasi untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan nanti memiliki legitimasi yang kuat dan dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini penting untuk menghindari resistensi sosial di masa depan, mengingat isu ketenagakerjaan selalu menjadi topik yang sangat sensitif di tengah masyarakat.
Terkait dengan target Oktober 2026, Yassierli optimistis bahwa dengan koordinasi yang solid antara pemerintah dan DPR, tenggat waktu tersebut dapat tercapai. Ia menyadari bahwa pembahasan di tingkat legislatif tentu akan memakan waktu karena akan ada perdebatan mengenai pasal-pasal krusial. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah akan bersikap kooperatif dan terbuka terhadap masukan-masukan konstruktif dari anggota dewan.
Perubahan paradigma dalam RUU Ketenagakerjaan ini juga mencakup adaptasi terhadap pola kerja baru. Selama ini, regulasi ketenagakerjaan kita masih terpaku pada model hubungan kerja konvensional. Dengan hadirnya ekonomi digital, pemerintah perlu merumuskan status hukum bagi pekerja lepas (freelancer) dan pekerja platform agar mereka juga mendapatkan perlindungan sosial yang memadai, seperti akses terhadap jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang selama ini sering kali terabaikan.
Lebih jauh, Menaker menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas nasional melalui upskilling dan reskilling. RUU ini akan mendorong kolaborasi yang lebih erat antara sektor pendidikan dan industri untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar global. Dengan demikian, diharapkan angka pengangguran terbuka dapat ditekan secara signifikan seiring dengan tumbuhnya lapangan kerja baru yang berkualitas.
Tantangan lainnya yang menjadi perhatian adalah terkait dengan fleksibilitas pasar kerja. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada sisi perlindungan, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Jika perusahaan tumbuh dengan baik, maka daya serap tenaga kerja akan meningkat. Oleh karena itu, aturan mengenai kontrak kerja, waktu kerja, dan aspek administratif lainnya akan disederhanakan tanpa harus mengorbankan hak-hak fundamental pekerja.
Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia dituntut untuk bisa bersaing di kancah internasional. Keberadaan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang modern, fleksibel, dan berkeadilan akan menjadi modal utama bagi Indonesia untuk menarik investasi asing. Pemerintah berharap bahwa RUU ini nantinya akan menjadi tonggak sejarah baru dalam hubungan industrial di Indonesia, yang tidak lagi diwarnai dengan konflik berkepanjangan, melainkan kolaborasi yang harmonis untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan rakyat.
Saat ini, tim pemerintah sedang merapikan draf DIM tersebut agar segera siap untuk diserahkan kepada DPR. Yassierli menekankan bahwa proses pembahasan bersama DPR nantinya akan dilakukan secara transparan. Masyarakat diminta untuk tetap memantau perkembangan proses legislasi ini dan memberikan masukan yang konstruktif melalui jalur-jalur resmi yang telah disediakan.
Keberhasilan target Oktober 2026 ini nantinya tidak hanya bergantung pada kerja keras pemerintah dan DPR, tetapi juga pada partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa. Dengan sinergi yang kuat, Indonesia diyakini mampu memiliki regulasi ketenagakerjaan yang tangguh, adaptif, dan mampu melindungi seluruh pekerja di tanah air di tengah tantangan zaman yang terus berubah dengan cepat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mengawal proses ini hingga menjadi produk hukum yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pencari kerja dan pekerja yang saat ini sedang menggerakkan roda ekonomi nasional.
Sebagai penutup, Yassierli menegaskan kembali bahwa posisi pemerintah adalah menjadi fasilitator yang adil. Ia berharap semua pihak dapat melihat RUU ini dari sudut pandang yang lebih luas, yakni kepentingan nasional jangka panjang untuk menciptakan Indonesia Emas 2045 dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul dan terlindungi oleh sistem hukum yang kuat. Pembahasan demi pembahasan ke depan akan terus dikawal dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan kepentingan bersama agar RUU Ketenagakerjaan ini menjadi regulasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
