Prabowo Perintahkan Dirjen Bea Cukai Perketat Perbatasan dari Penyelundupan Narkoba dan Balpres
Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan instruksi tegas kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Djaka Budhi Utama, untuk melakukan penguatan pengawasan secara masif di seluruh titik perbatasan dan wilayah pesisir Indonesia. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran pemerintah terhadap maraknya aktivitas penyelundupan barang-barang ilegal yang tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan dan kesehatan masyarakat, khususnya peredaran narkotika serta impor pakaian bekas ilegal atau yang lebih dikenal dengan istilah balpres.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat memanggil Djaka Budhi Utama ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (22/9/2026). Dalam pertemuan tertutup tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa integritas wilayah perbatasan harus dijaga dengan standar pengawasan yang lebih ketat, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ribuan jalur tikus yang sering kali dimanfaatkan oleh sindikat penyelundup untuk meloloskan barang terlarang ke pasar domestik.
Djaka Budhi Utama, usai pertemuan tersebut, mengonfirmasi bahwa mandat yang diberikan Presiden sangat jelas dan spesifik. "Dipanggil disuruh memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Itu saja," ujar Djaka singkat kepada awak media. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah konkret di lapangan untuk menindaklanjuti arahan tersebut, dengan memfokuskan operasi pengawasan pada titik-titik yang dianggap paling rentan terhadap praktik penyelundupan.
Pentingnya pengawasan di wilayah pesisir menjadi sorotan utama karena sebagian besar barang ilegal masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil atau pantai-pantai yang tidak terawasi oleh otoritas kepabeanan secara maksimal. Penyelundupan narkoba menjadi prioritas tertinggi dalam agenda pengetatan ini. Mengingat dampak destruktif narkotika terhadap generasi muda Indonesia, Presiden Prabowo menuntut Bea Cukai untuk bersinergi lebih erat dengan instansi penegak hukum lainnya, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan TNI Angkatan Laut, guna menutup celah masuknya barang haram tersebut.
Selain narkotika, isu balpres atau pakaian bekas impor juga menjadi perhatian serius pemerintah. Selama beberapa tahun terakhir, keberadaan balpres di pasar-pasar tradisional dan digital telah memukul industri tekstil dalam negeri, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor konveksi. Barang-barang ini biasanya masuk secara ilegal tanpa membayar bea masuk dan tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, sehingga selain mematikan industri lokal, balpres juga berpotensi membawa masalah kesehatan bagi konsumen.
Djaka menjelaskan bahwa Bea Cukai akan melakukan pemetaan ulang terhadap jalur-jalur perdagangan yang dicurigai sebagai pintu masuk barang-barang tersebut. "Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang ya," tegas Djaka. Ia memastikan bahwa tidak akan ada toleransi bagi para pelaku penyelundupan yang mencoba memanfaatkan kelengahan di wilayah perbatasan.
Langkah ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk memulihkan kedaulatan ekonomi nasional. Dengan memperketat pengawasan, diharapkan arus barang impor ilegal dapat ditekan secara signifikan, yang pada akhirnya akan memberikan ruang bagi produk-produk lokal untuk lebih kompetitif di pasar domestik. Selain itu, penguatan pengawasan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga penerimaan negara. Penyelundupan barang ilegal secara otomatis menghilangkan potensi pendapatan negara dari sektor bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), yang sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional.
Dalam tataran teknis, Bea Cukai akan meningkatkan penggunaan teknologi pengawasan, seperti sistem pemantauan berbasis satelit, penggunaan drone untuk pengawasan wilayah pesisir, serta optimalisasi alat pemindai (x-ray) di pelabuhan-pelabuhan utama maupun pelabuhan tikus. Selain itu, koordinasi lintas sektoral akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap barang yang masuk ke wilayah Indonesia telah melalui proses pemeriksaan kepabeanan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Konteks penugasan Djaka Budhi Utama yang berlatar belakang militer juga memberikan sinyal bahwa pemerintah ingin mengedepankan pendekatan yang lebih disiplin dan tegas dalam memimpin Bea Cukai. Pengalaman militer diharapkan dapat membawa transformasi budaya kerja yang lebih sigap dan taktis di lingkungan Bea Cukai, terutama dalam menghadapi tantangan penyelundupan yang semakin canggih dan terorganisir.
Pemerintah menyadari bahwa tantangan di lapangan tidaklah mudah. Sindikat penyelundup sering kali menggunakan modus yang terus berubah, mulai dari penggunaan kapal-kapal kecil yang sulit dideteksi radar, hingga manipulasi dokumen manifest barang. Oleh karena itu, instruksi Presiden untuk memperketat perbatasan ini juga mencakup penguatan intelijen di lapangan. Bea Cukai dituntut untuk lebih proaktif dalam memetakan jaringan penyelundupan, baik yang berskala kecil maupun jaringan internasional yang lebih besar.
Lebih lanjut, pemberantasan narkoba tetap menjadi agenda utama yang tak bisa ditawar. Presiden Prabowo memandang bahwa narkoba adalah musuh bangsa yang harus diperangi dari hulu. Jika perbatasan berhasil dijaga dengan ketat, maka suplai narkotika ke dalam negeri dapat diputus, yang nantinya akan membantu menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba di tingkat masyarakat.
Dalam beberapa bulan ke depan, publik akan melihat bagaimana langkah nyata yang dilakukan oleh Djaka Budhi Utama di bawah komando Presiden Prabowo. Keberhasilan dalam menekan angka penyelundupan tidak hanya akan diukur dari jumlah barang sitaan, tetapi juga dari stabilitas harga pasar dan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha dalam negeri terhadap perlindungan pemerintah.
Sebagai penutup, pengarahan dari Presiden ini menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan keamanan nasional yang lebih kokoh. Dengan menutup pintu-pintu penyelundupan, Indonesia tidak hanya sedang menjaga pendapatan negara, tetapi juga sedang melindungi masa depan industri lokal dan kesehatan generasi mendatang dari ancaman barang ilegal. Sinergi antara kebijakan pemerintah, ketegasan aparat di lapangan, dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan di wilayah perbatasan menjadi kunci utama dalam memenangkan perang melawan penyelundupan.
Tugas berat yang diemban oleh Djaka Budhi Utama dan seluruh jajaran Bea Cukai saat ini menjadi barometer penting bagi keberhasilan agenda ekonomi pemerintah. Dengan dukungan penuh dari Presiden, diharapkan Bea Cukai dapat bertransformasi menjadi garda terdepan yang tidak hanya handal dalam pelayanan ekspor-impor, tetapi juga tangguh dan disegani dalam mengamankan perbatasan dari segala bentuk ancaman ilegal yang merusak tatanan bangsa. Seluruh masyarakat Indonesia tentu menaruh harapan besar bahwa langkah ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan, di mana produk-produk anak bangsa dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri tanpa terganggu oleh serbuan barang ilegal.
