Ketika Politik Kita Lebih Gelap dari Drama Korea di Bulan Pahlawan
Oleh: Khikmawanto, Dosen di Universitas Yuppentek Indonesia, Pegiat Literasi Politik dan Penulis Buku The Governance Game.
Bagi para penikmat serial drama Korea yang mengupas seluk-beluk politik dan hukum – seperti "Stranger" (Secret Forest), "Chief of Staff", atau "Designated Survivor: 60 Days" – adegan-adegan dramatis di layar kaca bukanlah hal asing. Ruang-ruang gelap yang dipenuhi layar monitor, para petinggi yang bertukar pandang penuh makna, hingga kejutan penetapan tersangka di lingkaran elite kekuasaan, semua diramu dengan musik latar yang mencekam dan alur cerita yang membuat penonton terpaku. Ketegangan dibangun dari teka-teki siapa dalang sesungguhnya, dan kartu truf apa yang masih tersimpan rapi di balik jas para tokohnya.
Namun, di bulan November, bulan yang identik dengan peringatan Hari Pahlawan, publik Indonesia seolah disuguhkan sebuah drama politik bertegangan tinggi yang jauh lebih nyata. Kabar mengenai terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, hingga tokoh masyarakat, yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, menghadirkan sensasi yang serupa dengan adegan-adegan di layar kaca. Realitas berita ini terasa begitu dekat dengan naskah fiksi dari Negeri Ginseng, sekaligus menyisakan ironi yang perih di tengah gema seruan untuk mengenang jasa para pendiri bangsa.
Tidak mengherankan jika masyarakat secara spontan memaknai peristiwa politik nyata ini melalui lensa budaya populer. Serial drama Korea, yang kerap memotret korupsi institusional dan operasi rahasia, telah lama membentuk imajinasi publik tentang bagaimana wajah gelap kekuasaan bekerja. Ketika kasus penyadapan di kalangan elite benar-benar terungkap di dunia nyata, publik dengan mudah mencocokkannya dengan alur cerita yang sudah akrab di benak mereka. Kesamaan atmosfernya memang begitu terasa. Dalam drama Korea, konflik yang paling memikat sering kali bukan datang dari ancaman eksternal, melainkan dari keretakan di dalam institusi yang seharusnya menjadi benteng keamanan negara. Ketika aparat penegak hukum – yang dalam imajinasi publik adalah penjaga aturan – justru duduk di kursi terperiksa, batas antara fiksi dan fakta menjadi kabur. Publik pun tanpa sadar mengambil peran layaknya penonton setia: mengikuti setiap episode konferensi pers, membedah kronologi, dan berspekulasi tentang kemungkinan adanya "rencana cadangan" atau aktor lain yang belum tersentuh.
Di sinilah ironi Hari Pahlawan menemukan relevansinya yang paling tajam. Dahulu, para pahlawan bangsa mempertaruhkan nyawa demi merebut kedaulatan dari tangan penjajah luar dan membangun negara yang bermartabat. Namun, di era modern ini, ancaman terhadap kedaulatan dan marwah negara justru lahir dari penyimpangan yang terjadi di ruang-ruang kekuasaan itu sendiri. Fenomena ini bukan sekadar isu permukaan, melainkan mencerminkan masalah struktural yang lebih dalam.
Dalam studi ilmu politik dan kriminologi, situasi di mana aparat negara menyalahgunakan wewenang intelijen atau pengawasan dikenal sebagai penyimpangan kekuasaan struktural. Konsep ini merujuk pada penggunaan instrumen negara yang seharusnya untuk kepentingan publik, namun justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sosiolog politik terkemuka, Max Weber, mendefinisikan negara sebagai entitas yang memegang monopoli atas penggunaan kekerasan dan instrumen pemaksa yang sah (monopoly on the legitimate use of physical force). Instrumen ini mencakup kewenangan intelijen dan penyadapan yang diberikan oleh undang-undang, semata-mata demi menjaga keamanan nasional dan penegakan hukum. Ketika instrumen negara yang sah tersebut digunakan secara ilegal untuk mengintai kepala negara dan warga sipil, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran pidana biasa. Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanat sejarah dan krisis legitimasi yang menggerogoti jantung kekuasaan itu sendiri.
Lebih jauh lagi, penyadapan ilegal terhadap komunikasi pribadi menyentuh aspek fundamental hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata para pahlawan, kerahasiaan komunikasi, baik pejabat publik maupun warga negara biasa, seharusnya dilindungi. Hal ini penting agar setiap pengambilan keputusan dapat berjalan bebas dari intimidasi, pemerasan politik, atau intervensi yang tidak sah. Ketika benteng privasi, bahkan di tingkat tertinggi negara sekalipun, dapat ditembus dari dalam oleh oknum yang seharusnya menjaga keamanan, maka rasa aman kolektif masyarakat pun ikut terguncang. Kepercayaan publik terhadap institusi negara, yang merupakan fondasi utama stabilitas sebuah bangsa, mulai terkikis.
Di titik inilah kita perlu menarik garis batas yang tegas antara hiburan layar kaca dan realitas bernegara. Dalam drama Korea, ketegangan dibangun demi kepuasan artistik. Penulis skenario bebas menciptakan plot twist yang berlapis-lapis, membiarkan tokoh antagonis lolos dari jerat hukum demi kelangsungan cerita di musim kedua, atau bahkan menutup cerita dengan akhir yang menggantung untuk memancing rasa penasaran penonton. Sebaliknya, dalam kehidupan nyata sebuah negara hukum, kasus penyadapan terhadap kepala negara bukanlah tontonan untuk dinikmati sensasinya. Ia adalah ujian serius bagi ketahanan institusi, keamanan nasional, dan yang terpenting, kepercayaan publik terhadap negara dan aparatnya.
Ahli ilmu politik terkemuka, Francis Fukuyama, dalam bukunya yang berpengaruh, "Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity," mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal sosial paling krusial bagi stabilitas dan kemajuan sebuah bangsa. Ketika kepercayaan terhadap institusi penegak hukum tergerus oleh skandal internal yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, biaya sosial dan politik yang harus ditanggung oleh negara menjadi sangat mahal. Publik menjadi sinis, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dicurigai sebagai bentuk manipulasi, dan wibawa hukum perlahan-lahan melemah. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus, di mana keraguan publik terhadap institusi negara dapat menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa secara keseluruhan.
Jika dalam drama Korea publik terbiasa melihat bagaimana kekuatan uang dan jabatan mampu membelokkan fakta dan menutupi kebenaran, maka di bulan yang merayakan semangat kepahlawanan ini, harapan masyarakat bertumpu pada keberanian moral yang sejati. Keberanian ini diwujudkan dalam transparansi yang mutlak dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Kepahlawanan di era modern ini bukan lagi sekadar soal mengangkat senjata di medan perang untuk melawan penjajah. Kepahlawanan hari ini adalah keberanian untuk menjaga integritas di tengah godaan kekuasaan yang begitu besar, serta keteguhan aparat yang bersih untuk membongkar kebusukan yang terjadi di dalam "rumah" mereka sendiri. Ini adalah perjuangan melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menggerogoti sendi-sendi negara.
Menyamakan skandal penyadapan ini dengan drama Korea memang menjadi cara termudah bagi publik untuk mencerna sebuah kenyataan yang terasa begitu ganjil, melampaui nalar sehat, dan bahkan mengkhawatirkan. Namun, berbeda dengan serial televisi yang ketegangannya selesai begitu layar dimatikan, guncangan dari peristiwa nyata ini meninggalkan jejak yang panjang dan mendalam bagi demokrasi kita. Ruang sidang kini menjadi panggung pembuktian yang sesungguhnya. Panggung ini bukan untuk menyuguhkan kejutan demi kejutan kepada penonton yang haus hiburan, melainkan untuk membuktikan bahwa pengorbanan para pahlawan bangsa tidaklah sia-sia. Ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa hukum tidak tunduk pada intrik kekuasaan yang gelap, dan marwah institusi negara benar-benar dapat dipulihkan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Kasus ini harus menjadi momentum untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan, serta memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjadi pilar demokrasi. Ke depan, diharapkan ada langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya kasus serupa, seperti penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi dalam operasi intelijen, dan penegakan disiplin yang tegas bagi setiap anggota institusi negara.
