Gantikan Dadan, Kepala BGN Nanik S. Deyang Hentikan Penambahan SPPG Baru Demi Efektivitas dan Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis

Gantikan Dadan, Kepala BGN Nanik S. Deyang Hentikan Penambahan SPPG Baru Demi Efektivitas dan Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis

TANGERANGNEWS.com – Menjelang beberapa tahun setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto, tepatnya pada Kamis, 4 Juni 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan perubahan fundamental dalam strategi pelaksanaannya di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang. Menggantikan Dadan Hindayana, Nanik S. Deyang segera memaparkan serangkaian langkah strategis yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen BGN tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, penajaman sasaran, serta optimalisasi sumber daya yang ada. Tujuan utama dari penataan ini adalah untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. Nanik S. Deyang menekankan bahwa fokus utama BGN saat ini adalah melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan meningkat secara signifikan dan anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan dampak optimal.

Salah satu kebijakan paling berani dan transformatif yang diambil oleh BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang adalah pemberlakuan moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari upaya refocusing penerima manfaat agar lebih terarah kepada kelompok prioritas. Alih-alih membangun fasilitas fisik baru yang seringkali terkonsentrasi di wilayah-wilayah padat penduduk, BGN kini memilih untuk mengoptimalkan operasional dapur yang sudah ada. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan pemerataan layanan di berbagai wilayah Indonesia, yang selama ini masih menunjukkan ketimpangan.

"Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan," ujar Nanik S. Deyang dalam Konferensi Pers BGN yang digelar di Kantor Pusat BGN. "Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia."

Untuk memperluas jangkauan di wilayah 3T yang secara geografis sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan infrastruktur, BGN menyiapkan skema implementasi yang lebih adaptif dan inovatif. Pendekatan baru ini tidak lagi bertumpu pada pembangunan fasilitas fisik baru yang memakan biaya besar dan waktu lama. Sebaliknya, BGN akan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia di komunitas lokal. Ini termasuk memanfaatkan kantin sekolah yang mungkin tidak terpakai di luar jam belajar, dapur umum yang sudah ada di beberapa desa atau kelurahan, maupun fasilitas lokal lainnya yang memenuhi syarat operasional dan sanitasi yang memadai. Dengan demikian, BGN dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat di wilayah 3T tanpa harus membangun infrastruktur baru dari nol.

Lebih lanjut, untuk mendukung skema implementasi yang adaptif ini, BGN membuka pintu selebar-lebarnya untuk peluang kolaborasi pendanaan dan fasilitas. Sektor-sektor strategis seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan dapat berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka. Selain itu, sektor swasta dan berbagai yayasan yang memiliki kepedulian terhadap isu gizi dan kesejahteraan anak juga akan diajak bekerja sama. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat perluasan jangkauan program, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan.

Di samping fokus pada kuantitas penerima manfaat dan pemerataan wilayah, kualitas makanan tetap menjadi prioritas utama BGN. Nanik S. Deyang menegaskan bahwa BGN akan memperketat pembinaan dan standardisasi bagi seluruh SPPG yang beroperasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap dapur memenuhi standar keamanan pangan yang ketat, standar mutu layanan yang tinggi, serta standar kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditetapkan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa makanan yang disajikan tidak hanya cukup, tetapi juga bergizi seimbang, aman dikonsumsi, dan disiapkan oleh tenaga yang kompeten.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menambahkan bahwa penguatan tata kelola akan diwujudkan melalui berbagai upaya konkret. Salah satunya adalah peningkatan sistem pengendalian internal di seluruh tingkatan operasional BGN. Selain itu, integrasi data yang lebih baik antar unit kerja dan validasi informasi yang lebih terstruktur dan terukur akan menjadi fokus utama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh program berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

"Selain itu, berbagai rekomendasi yang telah disampaikan oleh lembaga pengawas, baik dari internal maupun eksternal, akan menjadi bagian penting dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan," tutur Agustina Arumsari. Dengan demikian, BGN berkomitmen untuk terus belajar dan berinovasi berdasarkan masukan yang ada, demi efektivitas program yang maksimal.

Sebagai penutup dari serangkaian langkah penajaman sasaran yang dilakukan BGN, Nanik S. Deyang menegaskan akan adanya penguatan intervensi gizi secara khusus kepada kelompok-kelompok strategis yang diidentifikasi sebagai kelompok 3B. Kelompok 3B ini mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Ketiga kelompok ini merupakan masa kritis dalam siklus kehidupan yang sangat membutuhkan asupan gizi optimal untuk tumbuh kembang yang sehat dan pencegahan stunting serta masalah gizi lainnya. Dengan memfokuskan sumber daya dan perhatian pada kelompok 3B, BGN berupaya untuk memberikan dampak gizi yang paling signifikan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Moratorium SPPG baru ini bukan berarti menghentikan program, melainkan sebuah langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program yang sudah berjalan. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan fokus pada wilayah serta kelompok yang paling membutuhkan, BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang bertekad untuk membawa Program Makan Bergizi Gratis ke arah yang lebih baik, lebih merata, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang paling rentan. Penataan ini juga mencerminkan visi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas melalui intervensi gizi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.