Puluhan SPPG di Kabupaten Tangerang Belum Kantongi SLHS, Satgas Siap Lapor ke BGN

Puluhan SPPG di Kabupaten Tangerang Belum Kantongi SLHS, Satgas Siap Lapor ke BGN, Pemerintah Daerah Lakukan Pendekatan Persuasif Sebelum Sanksi Tegas Diberlakukan

Puluhan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tangerang masih menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi persyaratan administratif yang krusial. Hingga saat ini, sejumlah besar SPPG di wilayah tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebuah dokumen penting yang menjadi penjamin mutu dan keamanan pangan bagi penerima manfaat program. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan tenggat waktu yang jelas, yaitu hingga 10 Agustus 2026, bagi seluruh fasilitas pelayanan gizi untuk menyelesaikan pengurusan SLHS. Kegagalan dalam memenuhi tenggat waktu ini berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, termasuk penghentian operasional.

Menanggapi situasi ini, Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, menyatakan kesiapannya untuk melaporkan temuan lapangan yang akurat kepada pihak BGN. "Pasti nanti kita akan memberikan laporan fakta yang sebenarnya ada di lapangan seperti apa," ujar Soma Atmaja dalam wawancara dengan Tangerangnews pada Selasa, 11 Agustus 2026. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pelayanan gizi. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi BGN untuk mengevaluasi kondisi di lapangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Namun, sebelum tindakan pelaporan resmi dilakukan, pemerintah daerah akan menempuh pendekatan yang lebih humanis dan kooperatif. Soma Atmaja menjelaskan bahwa intervensi awal akan bersifat persuasif, dengan tujuan utama mengajak para pengelola SPPG untuk segera menyelesaikan proses penerbitan SLHS. "Yang jelas pertama kita persuasif dulu lah ya. Kita akan ajak mereka. Bagi yang sudah ada, kan sayang kalau enggak beroperasi gara-gara SLHS-nya belum terpenuhi, kita himbau agar mereka segera memenuhi persyaratan," jelasnya. Pendekatan persuasif ini dilandasi oleh pemahaman bahwa banyak pengelola SPPG mungkin menghadapi kendala teknis, administratif, atau bahkan keterbatasan sumber daya dalam proses pengurusan SLHS. Pemerintah daerah berharap dengan adanya himbauan dan pendampingan, kesadaran akan pentingnya SLHS akan meningkat dan proses pengurusannya dapat dipercepat.

Data yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi operasional SPPG di wilayahnya. Dari total 312 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 241 unit telah berhasil mengantongi SLHS. Sementara itu, 11 SPPG lainnya masih dalam tahap pengurusan, menunjukkan adanya progres meskipun belum rampung. Namun, angka yang paling mengkhawatirkan adalah 60 SPPG yang sama sekali belum memiliki SLHS. Angka ini menjadi sorotan utama dalam upaya pemenuhan persyaratan yang diamanatkan oleh BGN.

Hendra Tarmizi menegaskan bahwa kepemilikan SLHS bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan syarat mutlak dan krusial bagi setiap SPPG. "SLHS ini menjadi salah satu syarat wajib yang dimiliki, karena untuk menjamin keamanan dan kebersihan makanan," tambahnya. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa fasilitas dan proses pengolahan makanan di SPPG telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ketat. Hal ini sangat penting untuk mencegah potensi kontaminasi makanan yang dapat membahayakan kesehatan para penerima manfaat program, terutama mereka yang rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Ketiadaan SLHS dapat menimbulkan keraguan serius terhadap kualitas dan keamanan pangan yang disajikan, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap program pelayanan gizi itu sendiri.

Pentingnya SLHS tidak hanya terkait dengan kesehatan penerima manfaat, tetapi juga dengan keberlanjutan operasional SPPG. Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan standar ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam penyediaan layanan gizi. Dengan memiliki SLHS, SPPG menunjukkan komitmennya terhadap standar tertinggi dalam penanganan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program gizi yang dijalankan.

Tenggat waktu 10 Agustus 2026 yang ditetapkan oleh BGN memberikan waktu yang cukup bagi SPPG untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan Satgas MBG memiliki peran strategis dalam memfasilitasi proses ini. Upaya persuasif yang akan dilakukan meliputi sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya SLHS, penyuluhan teknis mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, serta pendampingan dalam proses pengurusan dokumen. Diharapkan, dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola SPPG dapat diatasi secara efektif.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan untuk membentuk tim pendamping yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, perwakilan BGN, dan ahli sanitasi. Tim ini dapat secara proaktif mendatangi SPPG yang belum memiliki SLHS, melakukan asesmen awal, memberikan saran perbaikan, dan membantu dalam proses pengajuan dokumen. Pendekatan yang lebih personal dan terstruktur ini diharapkan dapat mempercepat proses pemenuhan persyaratan.

Perlu digarisbawahi bahwa meskipun pendekatan persuasif akan diutamakan, pemerintah daerah juga harus bersiap untuk mengambil tindakan yang lebih tegas jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Pelaporan kepada BGN merupakan salah satu opsi yang akan ditempuh, yang dapat berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional bagi SPPG yang terus mengabaikan ketentuan yang berlaku. Keputusan ini diambil bukan untuk menghukum, melainkan untuk memastikan bahwa program pelayanan gizi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, tanpa menimbulkan risiko kesehatan yang tidak diinginkan.

Dalam konteks yang lebih luas, pemenuhan SLHS oleh seluruh SPPG di Kabupaten Tangerang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang optimal bagi masyarakat. Program pelayanan gizi yang terjamin keamanannya akan berkontribusi pada penurunan angka stunting, peningkatan status gizi masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengelola SPPG, pemerintah daerah, dan masyarakat, sangatlah penting untuk mencapai tujuan bersama ini.

Upaya untuk memperkaya data dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu ini juga menjadi krusial. Selain angka-angka yang telah disebutkan, perlu juga digali lebih dalam mengenai faktor-faktor spesifik yang menyebabkan 60 SPPG tersebut belum memiliki SLHS. Apakah kendala tersebut bersifat teknis terkait infrastruktur sanitasi, masalah administrasi birokrasi, kurangnya pemahaman mengenai persyaratan, atau keterbatasan anggaran? Informasi ini akan sangat berharga untuk merancang strategi intervensi yang lebih tepat sasaran. Misalnya, jika kendala utama adalah infrastruktur sanitasi, maka pemerintah daerah dapat mengalokasikan bantuan teknis atau dana untuk perbaikan. Jika kendala adalah kurangnya pemahaman, maka program sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif perlu digalakkan.

Dampak jangka panjang dari tidak dimilikinya SLHS juga perlu menjadi pertimbangan. Selain risiko kesehatan, SPPG yang tidak memiliki sertifikat ini berpotensi kehilangan kepercayaan dari mitra kerja, donatur, atau bahkan masyarakat umum. Hal ini dapat menghambat pengembangan dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengelola SPPG untuk melihat SLHS bukan sebagai beban, melainkan sebagai investasi strategis untuk masa depan.

Komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pengelola SPPG juga menjadi kunci. Melalui forum-forum diskusi rutin, dialog terbuka, dan penyediaan kanal informasi yang mudah diakses, pemerintah daerah dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan para pengelola SPPG. Hal ini akan mempermudah identifikasi masalah, pencarian solusi, dan koordinasi dalam upaya pemenuhan persyaratan SLHS.

Pada akhirnya, keberhasilan dalam pemenuhan SLHS oleh puluhan SPPG di Kabupaten Tangerang akan menjadi cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap program pelayanan gizi berjalan dengan standar tertinggi, demi kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Laporan yang akan disampaikan kepada BGN oleh Satgas MBG akan menjadi langkah awal dalam proses evaluasi dan penindakan lebih lanjut, namun prioritas utama saat ini adalah upaya persuasif dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua SPPG dapat memenuhi persyaratan krusial ini sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan.