Kasus ISPA di Wilayah Karhutla Melonjak, Kemenkes Kerahkan 314 Tenaga Medis
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia secara resmi menyatakan status waspada terhadap lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang terjadi secara signifikan di berbagai wilayah yang terdampak bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Sebagai langkah preventif dan kuratif yang cepat, pemerintah telah mengerahkan 314 tenaga medis profesional ke titik-titik krusial guna memberikan penanganan kesehatan langsung serta mendistribusikan bantuan logistik medis yang mendesak bagi masyarakat terdampak.
Data terbaru yang dirilis oleh Kemenkes menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Di Kalimantan Tengah, angka kasus ISPA tercatat melonjak drastis hingga 78,1 persen hanya dalam kurun waktu satu minggu. Jumlah penderita yang sebelumnya berada di angka 402 kasus, kini telah membengkak menjadi 716 kasus. Angka ini menjadi indikator kuat bahwa kualitas udara di wilayah tersebut telah mencapai ambang batas yang membahayakan kesehatan manusia akibat paparan asap karhutla yang terus menyelimuti pemukiman warga.
Kondisi serupa juga terpantau di Kalimantan Barat. Sejak awal tahun 2026, tercatat sudah ada 151 kasus ISPA yang terlaporkan secara medis. Lonjakan paling tajam dan intensif terjadi di pusat-pusat aktivitas penduduk seperti Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah. Selain ISPA, Kemenkes juga menerima laporan mengenai peningkatan kasus penyakit terkait pernapasan lainnya, seperti asma dan iritasi mata serta kulit di wilayah Ruai dan Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak hanya terbatas pada gangguan pernapasan atas, tetapi juga memicu komplikasi kesehatan lainnya yang memerlukan penanganan medis intensif.
Berdasarkan pemetaan data per 21 Agustus 2026, Kemenkes telah mengidentifikasi tujuh provinsi utama yang berada dalam status darurat paparan asap akibat karhutla. Wilayah tersebut meliputi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Luasnya sebaran wilayah terdampak ini menuntut koordinasi lintas sektoral yang lebih masif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pengerahan 314 tenaga medis ini merupakan bagian dari strategi "Respons Cepat Bencana Asap". Tenaga medis yang diterjunkan terdiri dari dokter umum, dokter spesialis paru, perawat, serta tenaga kesehatan masyarakat yang bertugas melakukan surveilans epidemiologi di lapangan. Mereka ditempatkan di puskesmas-puskesmas pembantu, posko kesehatan darurat, hingga menyisir pemukiman warga yang paling dekat dengan titik api.
Selain memberikan pelayanan pengobatan, tim medis juga dibekali dengan ribuan paket bantuan logistik yang meliputi masker tipe N95, obat-obatan untuk penderita asma, obat batuk, tetes mata, serta suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh warga yang terdampak polusi udara kronis. Distribusi masker menjadi prioritas utama mengingat partikulat halus (PM2.5) dari asap karhutla memiliki risiko kesehatan jangka panjang jika terhirup dalam konsentrasi tinggi secara terus-menerus.
Pihak Kemenkes juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat di tujuh provinsi tersebut untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Asap hasil pembakaran lahan mengandung gas karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida yang sangat berbahaya bagi kelompok rentan, yakni anak-anak, ibu hamil, serta lansia. Bagi masyarakat yang terpaksa beraktivitas di luar rumah, penggunaan masker yang sesuai standar kesehatan sangat diwajibkan untuk meminimalisir risiko paparan partikel berbahaya.
Lonjakan kasus ini sejatinya merupakan dampak berantai dari fenomena cuaca kering yang ekstrem yang memicu kemudahan api menyebar di lahan gambut. Kemenkes menekankan bahwa penanganan ISPA tidak bisa hanya dilakukan di sisi hilir atau pengobatan saja, melainkan harus dibarengi dengan pengendalian titik api di hulu. Koordinasi dengan BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus dilakukan guna memastikan bahwa upaya pemadaman lahan berjalan beriringan dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat.
Dalam upaya mitigasi jangka panjang, Kemenkes juga menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan di daerah terdampak untuk membuka layanan "Posko Sehat" selama 24 jam. Layanan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan pertama bagi warga yang mengalami sesak napas akut akibat kabut asap. Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk terus memantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) secara berkala dan menginformasikannya kepada masyarakat melalui media massa dan pengumuman publik.
Pemerintah menyadari bahwa tantangan terbesar dalam menangani kasus ISPA akibat karhutla adalah sebaran wilayah yang luas dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, tenaga medis yang diterjunkan juga dilengkapi dengan perangkat pendukung seperti oksigen portabel dan nebulizer bagi pasien dengan gangguan pernapasan berat. Kemenkes berkomitmen untuk terus menambah jumlah tenaga medis dan pasokan obat-obatan jika tren kenaikan kasus di tujuh provinsi tersebut tidak segera melandai.
Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pengobatan mandiri yang tidak terukur jika mengalami gejala sesak napas yang berkelanjutan. Kemenkes menegaskan bahwa gejala awal seperti batuk kering, tenggorokan gatal, mata perih, hingga sesak napas harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat agar dapat ditangani dengan prosedur yang tepat. Penggunaan obat-obatan sembarangan tanpa resep dokter justru dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi kesehatan pasien di tengah kondisi lingkungan yang terpolusi.
Selain intervensi medis, langkah edukasi kesehatan juga menjadi fokus utama. Tim kesehatan yang berada di lapangan secara rutin melakukan sosialisasi kepada warga mengenai pentingnya menjaga kebersihan udara di dalam rumah, salah satunya dengan cara menutup ventilasi saat kualitas udara berada di level berbahaya dan menggunakan penyaring udara (air purifier) bagi yang mampu. Penggunaan tanaman penyerap polutan di lingkungan rumah juga disarankan sebagai upaya preventif skala mikro.
Kemenkes juga menginstruksikan pihak sekolah di wilayah terdampak karhutla untuk lebih fleksibel dalam menerapkan kebijakan belajar dari rumah apabila kualitas udara sudah melampaui ambang batas sehat. Kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, karena paru-paru anak masih dalam tahap perkembangan dan sangat rentan terhadap paparan partikel polusi yang masif.
Ke depan, Kemenkes akan terus memantau data harian dari seluruh rumah sakit dan puskesmas di tujuh provinsi tersebut. Sistem pelaporan digital telah diperbarui agar setiap ada kenaikan kasus di satu wilayah, bantuan logistik medis dapat segera dikirimkan tanpa hambatan birokrasi. Sinergi antara pusat dan daerah dalam penanganan krisis kesehatan akibat karhutla ini diharapkan mampu menekan angka kesakitan dan mencegah terjadinya fatalitas atau kematian akibat gangguan pernapasan.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan titik api baru kepada pihak berwenang guna mempercepat proses pemadaman. Partisipasi aktif warga dalam menjaga lingkungan dari aktivitas pembakaran lahan merupakan kunci utama dalam memutus rantai penyebab utama lonjakan ISPA. Dengan kerja sama yang solid antara aparat, tenaga medis, dan masyarakat, dampak buruk karhutla terhadap kesehatan publik diharapkan dapat diminimalisir sedini mungkin. Kemenkes tetap siaga penuh dengan segala sumber daya yang dimiliki untuk menjamin keselamatan warga di tengah ancaman bencana karhutla yang masih terus berlangsung.
