Menteri LH: Perusahaan perkebunan harus bekerja sama atasi karhutla
Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih kolaboratif, di mana sektor swasta, khususnya industri kelapa sawit, didorong untuk melampaui tanggung jawab internal mereka. Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, secara tegas menginstruksikan agar perusahaan perkebunan tidak lagi hanya fokus menjaga wilayah konsesi masing-masing, melainkan aktif terjun ke lapangan untuk membantu masyarakat di sekitar area operasional mereka dalam menangani ancaman kebakaran.
Instruksi ini disampaikan langsung oleh Menteri LH Jumhur dalam kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ia memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah proaktif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalsel yang telah memperluas cakupan pencegahan dan penanggulangan karhutla hingga ke luar wilayah konsesi perusahaan. Menurut Jumhur, langkah ini mencerminkan kesadaran kolektif yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan musim kemarau yang semakin ekstrem.
"Sangat bagus apa yang disampaikan kawan-kawan GAPKI. Tadi sudah ngobrol panjang lebar, sudah ada langkah yang dilakukan. Bukan hanya baru mau, bahkan kepada anggota, mereka meminta anggotanya tidak mengurusi wilayah konsesinya tetapi juga keluar untuk membantu masyarakat," tegas Jumhur. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian dalam memitigasi bencana karhutla yang kerap mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat secara luas.
Sinergi Lintas Sektor sebagai Kunci
Keterlibatan dunia usaha, sebagaimana ditekankan oleh Menteri LH, adalah komponen vital dalam ekosistem penanggulangan bencana nasional. Perusahaan perkebunan diminta untuk tidak sekadar menempatkan diri sebagai objek pengawasan, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki sumber daya manusia, peralatan pemadaman, dan sistem deteksi dini yang memadai. Ketika sebuah titik panas (hotspot) terdeteksi di area yang berbatasan dengan lahan masyarakat, perusahaan diharapkan mampu bertindak cepat sebelum api meluas dan menjadi bencana yang tak terkendali.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH terus mendorong penguatan regulasi yang mewajibkan pemegang konsesi untuk memiliki kesiapan operasional. Hal ini mencakup ketersediaan personel brigade pemadam kebakaran yang terlatih, sarana pemadaman yang siap pakai, hingga integrasi sistem peringatan dini (early warning system) yang dapat diakses oleh pihak terkait. Kesiapan infrastruktur ini menjadi tolok ukur utama dalam penilaian kinerja perusahaan terkait kepatuhan lingkungan hidup.
Pedoman Operasional GAPKI
Sebagai respon atas arahan tersebut, GAPKI telah menyusun Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Karhutla di perkebunan kelapa sawit. Dokumen ini menjadi acuan strategis bagi seluruh anggota GAPKI di seluruh Indonesia dalam menghadapi siklus musim kemarau tahunan. Pedoman tersebut memuat langkah-langkah sistematis mulai dari fase persiapan dan pencegahan, fase pengendalian saat terjadi api, hingga fase pemulihan pasca-kebakaran.
Dalam pedoman tersebut, perusahaan diwajibkan menyediakan sarana pendukung yang memadai, di antaranya pembangunan embung-embung air sebagai cadangan pemadaman, pembangunan menara pengawas api (fire tower), pemasangan CCTV di titik rawan, serta penyediaan peralatan pemadaman yang memadai. Selain itu, setiap perusahaan harus memiliki brigade penanggulangan kebakaran yang dibekali dengan pelatihan teknis berkala.
Ketua GAPKI Pusat, Eddy Martono, menambahkan bahwa pengawasan di sekitar perkebunan kini diperkuat melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Program ini melibatkan kolaborasi erat antara perusahaan, pemerintah daerah, aparat kepolisian, TNI, serta masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat dianggap krusial karena mereka adalah pihak yang paling dekat dengan lokasi lahan dan sering kali menjadi orang pertama yang mengetahui adanya tanda-tanda awal kebakaran.
Manajemen Lahan Gambut yang Presisi
Salah satu fokus utama dalam penanganan karhutla di Indonesia adalah wilayah lahan gambut yang sangat rentan terbakar. GAPKI menekankan pentingnya manajemen tata air (water management) yang ketat di kawasan tersebut. Langkah-langkah teknis yang dilakukan meliputi pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) secara real-time, penghematan penggunaan air, pemeliharaan infrastruktur pembasahan lahan, serta pembangunan sekat kanal (canal blocking) untuk menjaga lahan tetap basah sepanjang musim kemarau.
Perusahaan juga diminta melakukan pemetaan risiko secara presisi. Dengan memetakan sumber air dan wilayah yang memiliki riwayat kebakaran tinggi, perusahaan dapat menempatkan tim siaga di titik-titik strategis. Respons cepat menjadi kunci; semakin cepat api terdeteksi dan diatasi, semakin kecil dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Penggunaan data titik panas dari citra satelit yang dikombinasikan dengan patroli darat menjadi standar operasional yang kini diwajibkan bagi perusahaan di kawasan rawan.
Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Lingkungan
Meskipun sinergi dan pencegahan menjadi prioritas, Menteri LH Jumhur Hidayat menegaskan bahwa aspek penegakan hukum tetap berjalan bagi mereka yang lalai atau terbukti melakukan tindak pidana pembakaran. Ia mengingatkan bahwa pengendalian karhutla tidak berhenti pada proses pemadaman api saja. Terdapat kewajiban moral dan hukum untuk melakukan pemulihan lingkungan atau rehabilitasi lahan bagi pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.
"Pengendalian karhutla tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga harus diikuti dengan pemulihan lingkungan bagi pihak yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran," ujar Jumhur. Pernyataan ini menjadi pengingat bagi pelaku usaha bahwa kelalaian dalam menjaga lahan tidak hanya berisiko pada denda administratif, tetapi juga ancaman pidana dan kewajiban pemulihan ekosistem yang memerlukan biaya besar.
Selain itu, tekanan dari pasar global terhadap produk minyak sawit berkelanjutan (sustainable palm oil) juga menuntut perusahaan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab. Menteri LH sebelumnya telah menegaskan bahwa pembeli minyak sawit pun wajib turut serta memastikan bahwa lahan pemasok mereka bebas dari praktik pembakaran. Hal ini menciptakan tekanan positif yang memaksa perusahaan untuk meningkatkan standar manajemen lingkungan mereka secara menyeluruh, tidak hanya untuk memenuhi regulasi domestik, tetapi juga untuk menjaga akses pasar internasional.
Kesimpulan: Sinergi Menuju Indonesia Bebas Asap
Keberhasilan pengendalian karhutla di Kalimantan Selatan saat ini, yang dinilai relatif terkendali oleh Menteri LH, merupakan bukti nyata bahwa ketika pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat bersatu, dampak bencana dapat diminimalisir secara signifikan. Model kolaborasi "keluar dari konsesi" yang diterapkan GAPKI Kalsel ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia yang memiliki konsesi lahan luas.
Ke depan, tantangan karhutla diprediksi akan semakin berat seiring dengan dinamika cuaca global yang tidak menentu. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perusahaan dalam menangani karhutla bukan lagi sekadar tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga keberlangsungan industri itu sendiri dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan melalui sistem pengawasan yang terintegrasi. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan—mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga korporasi besar—Indonesia optimis dapat mewujudkan target nasional untuk menekan angka karhutla hingga titik terendah. Langkah proaktif, koordinasi yang intensif, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi utama dalam menjaga hutan dan lahan Indonesia dari ancaman api yang merusak.
